|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26A (UU No. 28 Tahun 2007)


(1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
(3) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.
(4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26A (UU No. 28 Tahun 2007)


HPP KUP
Penjelasan Pasal 26A

Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya, dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26A (UU No. 28 Tahun 2007)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

SE-02/PJ.07/2009

PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR (SPUH) DAN PEMBUKUAN, CATATAN, DATA, INFORMASI ATAU KETERANGAN LAIN DALAM PROSES KEBERATAN

01 July 2009

SE-112/PJ/2010

PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN

05 November 2010

202/PMK.03/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

12 November 2015

9/PMK.03/2013

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

1 March 2013.

DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 26A (Law No. 28 of 2007)


(1) Arrange method of filing and settlement objections are regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.
(2) Arrange method of filing and settlement object as referred to in paragraph (1), among other things, regulates about granting the right to the Taxpayer to be present to provide information or obtain an explanation of the objection.
(3) If Taxpayers do not use right as referred to in paragraph (2), the objection process can still be resolved.
(4) Required Express tax bookkeeping, records, data, information or other information in the objection process which was not given at the time of inspection, other than data and information which at the time of the audit has not been obtained by the Taxpayer from the party third, books, records, data, information, or other information was not considered in the resolution of the objection.

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 26A (Law No. 28 of 2007)


HPP KUP
Explanation of Article 26A

Paragraph (1)

Self-explanatory.

 Paragraph (2)

In order to give a chance broader scope for taxpayers to obtain justice in the resolution of his objections, in governance the method referred to in this paragraph is regulated, among others, Mandatory Taxes can be present to provide information or obtain explanation of the objection.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 26A (Law No. 28 of 2007)


Document Number

About

Date Set

SE-02/PJ.07/2009

EXFIRMATION RELATED TO NOTIFICATION FOR ATTENDANCE (SPUH) AND BOOKKEEPING, RECORDS, DATA, INFORMATION OR OTHER INFORMATION IN THE OBJECTION PROCESS

01 July 2009

SE-112/PJ/2010

AFFIRMATION OF BORROWING PROCEDURES FOR BORROWING BOOKS, RECORD, DATA, AND INFORMATION AND/OR REQUEST FOR INFORMATION RELATED TO SETTLEMENT OF OBJECTIONS, REDUCTION OR Abolition OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS, REDUCTION OR CANCELLATION OF INCORRECT TAX APPOINTMENTS OR TAX BILLING LETTERS, AND CANCELLATION OF EXAMINATION RESULTS OR

05 November 2010

202/PMK.03/2015

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 9/PMK.03/2013 CONCERNING PROCEDURES FOR FILING AND SETTLEMENT OF OBJECTIONS

12 November 2015

9/PMK.03/2013

PROCEDURES FOR FILING OBJECTIONS AND SETTLEMENT

1 March 2013.