Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c.	Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
e	pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3a)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

(4)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(5)

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(6)

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.

(7)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(8)

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).

(9)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(10)

(Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25 (UU No. 7 Tahun 2021)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 25

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Contoh:

Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 (dua) buah surat keberatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar penghitungan" adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan.

Ayat (3)

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3a)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (4)

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (5)

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Ayat (6)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ayat (7)

Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen).

Contoh:

Untuk Tahun Pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 30% x (Rp750.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp165.000.000,00.

Ayat (10)

Cukup jelas.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-02/PJ.07/2009	PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR (SPUH) DAN PEMBUKUAN, CATATAN, DATA, INFORMASI ATAU KETERANGAN LAIN DALAM PROSES KEBERATAN	01 July 2009
SE-112/PJ/2010	PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN	05 November 2010
PER-19/PJ/2013	PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGAN PENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	30 May 2013
SE-41/PJ/2014	TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING, PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI	1 January 2015
202/PMK.03/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN	12 November 2015
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021
9/PMK.03/2013	TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN	1 March 2013

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 25 (Law No. 7 of 2021)

(1)

Required Tax can submit an objection only to the Director General of Taxes on a:

a.	Letters Underpaid Tax Assessment;
b.	Letters Additional Underpaid Tax Assessment;
c.	Letters Zero tax assessment;
d.	Letters Overpaid Tax Assessment; or
e	cropping or collection of taxes by third parties based on regulatory provisions tax laws.

(2)

Objection submitted in writing in the language Indonesia by stating the amount of tax owed, the amount of tax deducted or collected, or the amount of loss according to the calculation Taxpayer accompanied by the reasons on which the calculation is based.

(3)

Objection must be submitted within 3 years (three) months from the date the tax assessment letter was sent or from date of withholding or collection of tax as referred to in paragraph (1) unless the Taxpayer can show that the time period cannot be fulfilled due to circumstances beyond his control.

(3a)

In terms of the Taxpayer filed an objection to tax assessment letter, the taxpayer is obliged to pay the remaining tax must be paid at least the amount that has been approved by the Taxpayer in the final discussion of the results of the examination, before the letter of objection be delivered.

(4)

Objection who do not meet the requirements as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (3a) is not an objection letter so it is not considered.

(5)

Sign receipt of the objection letter by employees of the Directorate General of Taxes appointed to receive letter of objection or sign of delivery of letter of objection by post with proof of delivery of letters, or through other means arranged with or based on the Regulation of the Minister of Finance as evidence receipt of objection letters.

(6)

If requested by the Taxpayer for the purposes filing an objection, the Director General of Taxes is obliged to provide a written statement of the matters that form the basis of tax imposition, calculating losses, or withholding or collecting taxes.

(7)

In in the event that the Taxpayer files an objection, the period for paying taxes as referred to in Article 9 paragraph (3) or paragraph (3a) on the amount of tax that has not been paid at the time submission of objection, deferred up to 1 (one) month since date of issuance of Objection Decision Letter.

(8)

Amount unpaid taxes pada moment filing an application for objection as referred to in paragraph (7) no included as tax payable as referred to in Article 11 paragraph (1) and paragraph (1a).

(9)

In in the event that the Taxpayer's objection is rejected or granted in part, the Taxpayer is subject to administrative sanctions in the form of penalty of 30% (thirty percent) of the amount of tax based on the objection decision is reduced by the tax that has been paid before file an objection.

(10)

(In in the event that the Taxpayer submits an application appeal, administrative sanction in the form of a fine of 30% (thirty percent) as referred to in paragraph (9) is not imposed.

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 25 (Law No. 7 of 2021)

HPP KUP

Explanation of Article 25

Paragraph (1)

If the Taxpayer is of the opinion that the amount of the loss, the amount of taxes, and Improper tax deduction or collection, Compulsory Tax can file an objection only to the Director General of Taxes.

The objections raised are regarding the material or content of the stipulation tax, namely the amount of the loss under the provisions of the regulation tax legislation, the amount of tax, or withholding or tax collection. What is meant by "a" in this paragraph is 1 (one) objection must be filed against 1 (one) type of tax and 1 (one) Tax Period or Tax Year.

Example:

Objection to Income Tax Assessment for 2008 and 2008 Fiscal Year The 2009 tax must be filed in 1 (one) objection letter each alone. For 2 (two) Tax Years must be filed 2 (two) objection letter.

Paragraph (2)

What is meant by "reason on which the calculation is based". clear reasons and accompanied by a photocopy of the stipulation taxes, proof of collection, or proof of withholding.

Paragraph (3)

Deadline for letter submission objection determined within 3 (three) months from the date the tax assessment letter was sent or from the date withholding or collection of tax as referred to in paragraph (1) with the intention that the Taxpayer has adequate time to prepare an objection letter along with the reasons.

If it turns out that the 3 (three) month deadline cannot be fulfilled by the Taxpayer due to circumstances beyond the Taxpayer's control (force majeure), the grace period of 3 (three) months is still may be considered for extension by the Director General of Taxes.

Paragraph (3a)

This provision dictates that requirements for filing an objection for Compulsory Tax is having to pay off a number of obligations in advance taxation which has been approved by the Taxpayer during the discussion final inspection results. The payment must be made before Taxpayers submit objections.

Paragraph (4)

Requested objections meet one of the conditions as referred to in this article is not a letter of objection, therefore cannot be considered and a decision letter is not issued Objection.

Paragraph (5)

Sign of receipt of letter has been given by the Directorate employees General Tax or by post serves as a letter receipt object if the letter meets the requirements as a letter object. Thus, the deadline for objection settlement is calculated from the date of receipt of the said letter.

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 25 (Law No. 7 of 2021)

Document Number	About	Date Set
SE-02/PJ.07/2009	EXFIRMATION RELATED TO NOTIFICATION FOR ATTENDANCE (SPUH) AND BOOKKEEPING, RECORDS, DATA, INFORMATION OR OTHER INFORMATION IN THE OBJECTION PROCESS	01 July 2009
SE-112/PJ/2010	EXFIRMATION OF BORROWING PROCEDURES FOR BORROWING BOOKS, RECORD, DATA, AND INFORMATION AND/OR REQUEST FOR INFORMATION RELATED TO SETTLEMENT OF OBJECTIONS, REDUCTION OR Abolition OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS, REDUCTION OR CANCELLATION OF INCORRECT TAX APPOINTMENTS OR TAX BILLING LETTERS, AND CANCELLATION OF AUDIT RESULTS OR	05 November 2010
PER-19/PJ/2013	REVOCATION OF SOME REGULATIONS OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES RELATED TO THE ISSUANCE OF REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE IN THE FIELD OF GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	30 April 2013
SE-41/PJ/2014	PROCEDURES FOR HANDLING AND IMPLEMENTING APPEAL DECISIONS, LAWSUIT DECISIONS, AND REVIEW DECISIONS	1 January 2015
202/PMK.03/2015	AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 9/PMK.03/2013 CONCERNING PROCEDURES FOR FILING AND SETTLEMENT OF OBJECTIONS	12 November 2015
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021
9/PMK.03/2013	PROCEDURES FOR FILING OBJECTIONS AND SETTLEMENT	1 March 2013

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 25 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 25 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 25 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!