Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36 (UU No. 28 Tahun 2007)

(1)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1.	penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2.	pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(1a)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(1b)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

(1c)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

(1d)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

(1e)

Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).

(2)

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36 (UU No. 28 Tahun 2007)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 36

Ayat (1)

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (1c)

Cukup jelas.

Ayat (1d)

Cukup jelas.

Ayat (1e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36 (UU No. 28 Tahun 2007)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
SE-112/PJ/2010	PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN	05 November 2010
29/PMK.03/2015	PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009	13 February 2015
SE-52/PJ/2015	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009	6 July 2015
66/PMK.03/2017	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009	16 May 2017
9/PMK.03/2013	TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN	1 March 2013
SE-17/PJ/2014	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURATTAGIHAN PAJAK	07 May 2014

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 36 (Law No. 28 of 2007)

(1)

Director General Tax due position or at the request of the Taxpayer may:

subtract or abolish administrative sanctions in the form of interest, fines, and increases in owed in accordance with the provisions of laws and regulations taxation in the event that the sanction is imposed due to a Compulsory oversight Tax or not because of his fault;

subtract or cancel the tax assessment letter not true;

subtract or cancel the Tax Collection Letter as referred to in Article 14 which is not true; or

cancel results tax audit or tax assessment letter from the results of the inspection which is implemented without:

1.	submission letter inspection results notification; or
2.	discussion end result examination with the Taxpayer.

(1a)

Application as referred to in paragraph (1) letter a, letter b, and letter c can only be filed by taxpayers maximum 2 (two) times.

(1b)

Application as referred to in paragraph (1) letter d can only be filed by a Taxpayer 1 (one) time.

(1c)

Director Tax General in term time no later than 6 (six) months from the date of the application as referred to referred to in paragraph (1) is accepted, must give a decision on the application submitted.

(1d)

If timeframe as referred to paragraph (1c) has passed but the Director General of Taxes does not give a decision, application of the Taxpayer as referred to in paragraph (1) shall be deemed granted.

(1e)

If requested by the Taxpayer, Director The General of Taxes is obligated to provide a written statement of the matters that become the basis for rejecting or granting part of the Compulsory application Tax as referred to in paragraph (1c).

(2)

Conditions implementation of paragraph (1), paragraph (1a), para (1b), paragraph (1c), paragraph (1d), and paragraph (1e) are regulated by or based on Minister of Finance Regulation.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 36 (Law No. 28 of 2007)

HPP KUP

Explanation Article 36

Paragraph (1)

In practice, administrative sanctions can be found imposed on Incorrect taxpayers because of the inaccuracy of tax officers who can burden taxpayers who are innocent or do not understand the regulations taxation. In this case, administrative sanctions in the form of interest, fines, and increases that have been set can be waived or deducted by the Director General of Taxes.

In addition, the Director General of Taxes due to his position or above application of the Taxpayer and based on the elements of justice can reduce or cancel incorrect tax assessment letters, for example a Taxpayer whose objection is refused because it is not meet the formal requirements (insert objection letter not on time) even though material requirements are met.

Likewise, for an incorrect tax collection letter reduced or canceled by the Director General of Taxes because of his position or at the request of a Taxpayer.

In order to provide justice and protect the rights of taxpayers, The Director General of Taxes on his authority or at the request of the Compulsory Tax can cancel the results of tax audits carried out without delivery of notification of the results of the examination or without being carried out final discussion of audit results with the Taxpayer. However, in case Taxpayers are not present in the final discussion of appropriate audit results within the stipulated time limit, the Taxpayer's application cannot considered.

Paragraph (1a)

Quite clear.

Paragraph (1b)

Self explanatory.

Paragraph (1c)

Self-explanatory.

Paragraph (1d)

Self-explanatory.

Paragraph (1e)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 36 (Law No. 28 of 2007)

Document Number	About	Date Set
SE-112/PJ/2010	EXFIRMATION OF BORROWING PROCEDURES FOR BORROWING BOOKS, RECORD, DATA, AND INFORMATION AND/OR REQUEST FOR INFORMATION RELATED TO SETTLEMENT OF OBJECTIONS, REDUCTION OR Abolition OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS, REDUCTION OR CANCELLATION OF INCORRECT TAX APPOINTMENTS OR TAX BILLING LETTERS, AND CANCELLATION OF AUDIT RESULTS OR	05 November 2010
29/PMK.03/2015	ENLIMINATION OF INTEREST ADMINISTRATIVE SANCTIONS ISSUED BASED ON ARTICLE 19, PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 6 OF 1983 REGARDING GENERAL PROVISIONS AND PROCEDURE OF TAXATION AS AMENDED SEVERAL TIMES THE LAST BY LAW NUMBER 16 OF 2009	13 February 2015
SE-52/PJ/2015	IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 29/PMK.03/2015 REGARDING THE ABOLITION OF INTEREST ADMINISTRATIVE SANCTIONS ISSUED BASED ON ARTICLE 19 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 6 OF 1983 REGARDING GENERAL PROVISIONS AND PROCEDURES FOR TAXATION AS HAVE BEEN RETURNED SEVERAL TIMES BY LAW NUMBER 16 OF 2009	6 July 2015
66/PMK.03/2017	AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 29/PMK.03/2015 CONCERNING ABOLITION OF INTEREST ADMINISTRATIVE SANCTIONS ISSUED BASED ON ARTICLE 19(1) OF LAW NUMBER 6 OF 1983 REGARDING GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE AS AMENDED SEVERAL TIMES BY LAW NUMBER 16 OF 2009	16 April 2017
9/PMK.03/2013	PROCEDURES FOR FILING OBJECTIONS AND SETTLEMENT	1 March 2013
SE-17/PJ/2014	INSTRUCTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF REDUCTION OR ABOLITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AND REDUCTION OR CANCELLATION OF TAX STATEMENTS OR TAX BILLING LETTERS	07 April 2014

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36 (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36 (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 36 (UU No. 28 Tahun 2007)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 36 (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 36 (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 36 (Law No. 28 of 2007)

Let Us Know Your Problem!