|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27 (UU No. 7 Tahun 2021)


(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
(4) Dihapus.
(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5) Dihapus.
(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a).
(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(5e) Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan.
(5f) Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
(5g) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak.
(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27 (UU No. 7 Tahun 2021)


HPP KUP
Penjelasan Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
 
Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (4a)

Cukup jelas.
 
Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (5a)

Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (5c)

Cukup jelas.

Ayat (5d)

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk Tahun Pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.O00.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, baik sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Palak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rpa50.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp150.000.0O0,00.

Ayat (5e)

Cukup jelas.

Ayat (5f)

Cukup jelas Dalam hal terhadap Putusan Banding diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah, terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Contoh 1:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui seluruhnya pajak yang masih harus dibayar, sehingga tidak ada pembayaran atas SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya menolak seluruh keberatan Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menerima seluruh banding Wajib Pajak. Berdasarkan Putusan Banding tersebut, tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hasil Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi kurang bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini yaitu sebesar 60% x Rp3.000.000.000,00 = Rp 1.800.000.000,00.

Contoh 2:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKPKB sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya menolak seluruh keberatan Wajib Pajak. Wajib pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menerima sebagian banding Wajib Pajak dan menyatakan pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Mengingat bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebelum pengajuan keberatan yang jumlahnya senilai dengan Putusan Banding, maka tidak terdapat pajak yang harus dilunasi berdasarkan Putusan Banding oleh Wajib Pajak dan tidak dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5d). Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hasil putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi kurang bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 - Rp600.000.000,00 = Rp2.400.000.000,00, ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rp3.000.OO0.000,00 Rp60O.000.000,00) = Rp 1.440.000.000,00.

Ayat (5g)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 27 (Law No. 7 of 2021)


(1) Required Tax can file appeal only to the tax court body on the Objection Decision Letter as referred to in Article 26 paragraph (1).
(2) Verdict Tax Court is decisions of special courts in the state administrative court environment.
(3) Application as referred to in paragraph (1) submitted in writing in the Indonesian language with reasons that clear no later than 3 (three) months after the objection decision received and attached with a copy of the Objection Decision Letter the.
(4) Removed.
(4a) If requested by the taxpayer for the purpose of filing an appeal, the Director General of Taxes must provide a written statement of matters which form the basis of the Decision Letter Objections issued no later than 1 (one) month after written request received by the Director General of Taxes.
(5) Removed.
(5a) In terms of the Taxpayer filing appeal, term time of payment of taxes as referred to in Article 9 paragraph (3), paragraph (3a), or Article 25 paragraph (7), on the amount of tax that has not been paid on at the time of submission of objection, deferred up to 1 (one) month since date of issuance of the Appeal Decision.
(5b) Amount unpaid taxes on moment filing an application for objection as referred to in paragraph (5a) not included as tax payable as referred to in Article 11 paragraph (1) and paragraph (1a).
(5c) Amount unpaid taxes on moment filing an appeal is not included as a tax debt as referred to in Article 11 paragraph (1) and paragraph (1a) to with the Appeal Decision issued.
(5d) In case the appeal is rejected or granted in part, the Taxpayer is subject to administrative sanctions in the form of penalty of 60% (sixty percent) of the amount of tax based on The Appeal Decision is reduced by the payment of taxes that have been paid before filing an objection.
(5e) In the case of the Taxpayer or the Director General Tax filed an application for review, implementation of the decision The Tax Court is not suspended or terminated.
(5f) In terms of Judicial Review Decision which cause the amount of tax accrued to be paid to increase, is imposed administrative sanction in the form of a fine of 60% (sixty percent) of the amount of tax based on the Judicial Review Decision reduced by payment of taxes that have been paid before filing an objection.
(5g) Letters Tax Bill on sanctions administrative as referred to in paragraph (5) dissue a maximum of 2 (two) years from the date of receipt of the Review Decision by the Director General Tax.
(6) Body tax court as referred to paragraph (1) and in Article 23 paragraph (2) is regulated by law.

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 27 (Law No. 7 of 2021)


HPP KUP
Explanation of Article 27

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.
 
Paragraph (4)

Deleted.

Paragraph (4a)

Self-explanatory.
 
Paragraph (5)

Deleted.

Paragraph (5a)

This paragraph stipulates that for taxpayers who file an appeal, the period for paying off the tax filed for deferred appeal is up to with 1 (one) month from the date of issuance of the Appeal Decision.

Postponement of the tax payment period causes sanctions administrative in the form of interest as stipulated in Article 19 no applied to the amount of tax that has not been paid at the time filing objection.

Paragraph (5b)

Self-explanatory.

Paragraph (5c)

Self-explanatory.

Paragraph (5d)

In case of an appeal Taxpayer is rejected or granted in part, the amount of tax based on the Appeal Judgment is reduced by taxes that have been paid before filing an objection must be paid no later than 1 (one) month from the date of issuance of the Appeal Decision, and billing with a Distress Warrant will be carried out if the Taxpayer did not pay off the tax debt. In addition, taxpayers subject to administrative sanctions in the form of a fine of 60% (one hundred percent) as referred to in this paragraph.

Example:

For the 2023 Tax Year, Letter Paj's decreeak Underpayment (SKPKB) with the amount of accrued tax to be paid in the amount of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) issued to PT A. In final discussion the results of the audit, the Taxpayer only agrees to the taxes that are still due paid in the amount of IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Taxpayer has paid part of the SKPKB in the amount of IDR 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and then submit an objection to the correction other. The Director General of Taxes partially grants the Compulsory objections Tax with the amount of tax accrued to be equal to Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah).

Furthermore, the Taxpayer submits an application for appeal and by The Tax Court decided the amount of tax still to be paid amounted to IDR 450,000,000.00 (four hundred and fifty million rupiah). In this case, both administrative sanctions in the form of interest as regulated in Article 19 as well as administrative sanctions in the form of fines as regulated in Article 25 paragraph (9) is not imposed. However, Compulsory Palak is subject to administrative sanctions in the form of fines in accordance with this paragraph, namely 60% x (Rp. 50,000,000.00 - Rp. 200,000,000.00) = Rp150.000.000,00.

Paragraph (5e)

Self-explanatory.

Paragraph (5f)

Self-explanatory In terms of An appeal decision is filed review by the Taxpayer or the Director General of Taxes and based on the Judicial Review Decision resulting in the amount of tax accrued to be paid by the Taxpayer increases, against the Taxpayer subject to administrative sanctions in the form of a fine of 60% (sixty percent) of the total tax based on the Judicial Review Decision reduced by taxes paid prior to filing an objection.

Example 1:

Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) is issued to the Compulsory Taxes for the 2023 Tax Year with the accrued tax amount paid in the amount of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah). Letter The previous corporate income tax return submitted by Taxpayers with underpaid status with value Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). In the final discussion of the results audit, the Taxpayer does not approve all of the remaining taxes must be paid, so that no payment of SKPKB is made by the Taxpayer prior to filing an objection. Based on submission objection by the Taxpayer, the Director General of Taxes issues a Letter Decision on Objections whose content rejects all objections of the Taxpayer. The Taxpayer then submits an appeal from the Court Judge The tax decides to accept the entire Taxpayer's appeal. Based on Based on the Appeal Decision, there is no accrued tax to be paid by Taxpayers. The Director General of Taxes then filed review to the Supreme Court. Result of Review Decision Again granted the applicant's request and stated that the amount the tax that must be paid by the Taxpayer is as much as Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah). In this case, the Taxpayer must pay off the underpayment of IDR 3,000,000,000.00 plus sanctions administration as referred to in this paragraph, namely 60% x IDR 3,000,000,000.00 = IDR 1,800,000,000.00.

Example 2:

Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) is issued to the Compulsory Taxes for the 2023 Tax Year with the accrued tax amount paid in the amount of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah). Letter The previous corporate income tax return submitted by Taxpayers with underpaid status with value Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah). In the final discussion the results of the audit, the Taxpayer agrees to the amount of tax that must still be paid Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah) up to Taxpayers make payments on the agreed amount of SKPKB in the final discussion of the results of the examination before filing an objection. Based on the filing of an objection by the Taxpayer, Director General The Tax Office issues a Decision Letter on Objection, which rejects all of it Taxpayer objection. The taxpayer then submits an application appeal and the Tax Court Judge decided to accept part of the appeal Taxpayer and declare the underpaid tax to be equal to Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). Given that the Taxpayer have made payments before filing an objection in the amount equivalent to the Appeal Decision, then no tax is required paid based on the Appeal Decision by the Taxpayer and not subject to administrative sanctions as referred to in paragraph (5d). The Director General of Taxes then submits a review to Supreme Court. The results of the Judicial Review decision granted the request applicant and stated that the amount of tax accrued The taxpayer is Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah). In this case, the Taxpayer must pay the underpayment of IDR 3,000,000,000.00 - IDR 600,000,000.00 = IDR 2,400,000,000.00, plus administrative sanction as referred to in this paragraph, namely 60% x (Rp. 3,000,000,000.00 Rp. 60,000,000.00) = Rp. 1,440,000,000.00.

Paragraph (5g)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory.