|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40 (UU No. 7 Tahun 2021)


Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40 (UU No. 7 Tahun 2021)


Penjelasan Pasal 40

Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.

Yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kepada terlapor.
DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER VIII CRIMINAL PROVISIONS

Article 40 (Law No. 7 of 2021)


Criminal in the field taxation cannot be prosecuted after the lapse of 10 (ten) years from the time the tax becomes payable, the end of the Tax Period, the end of Part of the Tax Year, or the end of the relevant Tax Year.

CHAPTER VIII CRIMINAL PROVISIONS

Article 40 (Law No. 7 of 2021)


Explanation Article 40

Prosecution of criminal offenses in the field of taxation expires 10 (ten) years from the time the tax becomes payable, the end of the Tax Period, Part Tax Year, or the relevant Tax Year. That matter intended to provide legal certainty for taxpayers, Public Prosecutors, and Judges.

What is meant by "prosecution" is submission of a letter notification of commencement of investigation to the public prosecutor via investigators of the officials of the Indonesian National Police and/or to reported.