|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021


BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35A (UU No. 28 Tahun 2007)


(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35A (UU No. 28 Tahun 2007)


HPP KUP
Penjelasan Pasal 35A

Ayat (1)

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35A (UU No. 28 Tahun 2007)


Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

228/PMK.03/2017

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

29 December 2017

539/KMK.04/2000

PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT DAN TENAGA AHLI YANG DITUNJUK MENGENAI SEGALA SESUATU YANG DIKETAHUI ATAU DIBERITAHUKAN KEPADANYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM RANGKA JABATAN ATAU PEKERJAANNYA UNTUK MENJALANKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

1 January 2000

31 TAHUN 2012

PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

27 February 2012

DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act


Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021


CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 35A (Law No. 28 of 2007)


(1) Every government agencies, institutions, association, and other parties, must provide related data and information with taxation to the Directorate General of Taxes whose provisions regulated by Government Regulation with due observance of the provisions as referred to in Article 35 paragraph (2).
(2) In terms of data and information as referred to in paragraph (1) is insufficient, Director General of Taxes authorized to collect data and information for the purpose of receiving countries whose provisions are regulated by Government Regulation with pay attention to the provisions referred to in Article 35 paragraph (2).

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 35A (Law No. 28 of 2007)


HPP KUP
Explanation Article 35A

Paragraph (1)

In the context of supervising compliance with the implementation of tax obligations as a consequence of implementing a self-assessment system, data and information relating to taxation sourced from agencies government, institutions, associations, and other parties are urgently needed by Directorate General of Taxation. The data and information referred to are data and personal or corporate information that can describe the activity or business, circulation of business, income and/or assets which concerned, including information about debtor customers, data financial transactions and foreign exchange traffic, credit cards, and reports financial and/or business activity reports submitted to other agencies outside the Directorate General of Taxes.

In the context of implementing this provision, sources, types and procedures submission of data and information to the Directorate General of Taxes is regulated with Government Regulations.

Paragraph (2)

If the data and information related to taxation are provided by government agencies, institutions, associations, and other parties insufficient, for the benefit of state revenue, Director General Tax can collect data and information related to taxation in connection with the occurrence of an event that is thought to be related to the fulfillment of mandatory tax obligations Taxes with due observance of provisions regarding confidentiality of data and the information referred to.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 35A (Law No. 28 of 2007)


Document Number

About

Date Set

228/PMK.03/2017

DETAILS OF TYPES OF DATA AND INFORMATION AND PROCEDURES FOR SUBMISSION OF DATA AND INFORMATION RELATED TO TAXATION

29 November 2017

539/KMK.04/2000

OTHER PARTIES THAT MAY BE PROVIDED INFORMATION BY OFFICIALS AND DESIGNED EXPERTS REGARDING EVERYTHING THAT IS KNOWN OR INFORMED TO THEM BY THE TAXPAYER IN THE CONTEXT OF HIS POSITION OR WORK TO FULFILL THE PROVISIONS OF THE REGULATIONS OF TAX LAWS

1 January 2000

31 YEAR 2012

PROVISION AND COLLECTION OF DATA AND INFORMATION RELATED TO TAXATION.

27 February 2012