Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

a.	terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;
b.	Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
c.	terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
d.	terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
e.	kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau
f.	Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2b)

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

(3)

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

a.	bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;
b.	bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;
c.	kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau
d.	kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

(3a)

Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.

(3b)

Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3c)

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

(4)

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.

(5)

Dihapus.

(6)

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 7 Tahun 2021)

HPP KUP

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (3c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
PER-29/PJ/2013	BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK ATAS PAJAK PENJUALAN BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I	26 August 2013
SE-22/PJ/2015	TATA CARA PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK	25 March 2015
183/PMK.03/2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK	30 September 2015
PER-05/PJ/2022	BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK	24 May 2022
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021
145/PMK.03/2012	TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK.	25 September 2012
PER-29/PJ/2011	TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA	19 September 2011

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 13 (Law No. 7 of 2021)

(1)

Director The General of Taxes can issue Letters Underpaid Tax Assessment within a period of 5 (five) years after when the tax becomes payable or the end of the Tax Period, part of the Tax Year, or Tax Year, after an audit has been carried out in terms of as follows:

a.	exists unpaid or underpaid taxes;
b.	Letters No notice submitted within the period referred to in Article 3 paragraph (3) and after being reprimanded in writing was not delivered on time as specified in the Letter of Reprimand;
c.	exists Tax Value Added and Sales Tax on Luxury Goods was not should be compensated for the difference in overtax or not subject to a rate of 0% (zero percent);
d.	exists obligation as referred to in Article 28 or Article 29 are not fulfilled so that the amount of tax payable cannot be known;
e.	to Taxpayer issued Taxpayer Identification Number and/or confirmed as Taxable Entrepreneur by position as referred to in Article 2 paragraph (4a); or
f.	Entrepreneur Taxable no perform the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services and/or export of Taxable Goods and/or Taxable Services and has given a refund of Input Tax or has credited Tax Input as referred to in Article 9 paragraph (6e) of the Law 1984 Value Added Tax and its amendments.

(2)

Amount tax shortfalls payable in Underpaid Tax Assessment as referred to in paragraph (1) letter a and letter e plus administrative sanction in the form of interest amounting to the interest rate per month stipulated by the Minister of Finance, calculated from the time the tax becomes payable or the end of the Tax Period, part of the Tax Year, or the Tax Year until the issuance of the Letter Underpaid Tax Assessment, and imposed a maximum of 24 (twenty four) months and part of the month is calculated as 1 (one) full month.

(2a)

Amount tax shortfalls payable in Underpaid Tax Assessment as referred to in paragraph (1) letter f plus an administrative sanction in the form of interest in the amount of the tariff interest per month stipulated by the Minister of Finance, calculated since when the repayment due date ends issuance of Underpaid Tax Assessment Letter, and is subject to the most length of 24 (twenty four) months and part of the month is counted in full 1 (one) month.

(2b)

Tariff interest per month determined by The Minister of Finance as referred to in paragraph (2) and paragraph (2a) calculated based on the reference interest rate plus 15% (fifteen percent) and divided by 12 (twelve) which applies on the commencement date calculation of sanctions.

(3)

Amount tax in the Stipulation LetterLess Tax Pay as referred to in paragraph (1) letter b, letter c, and letter d coupled with administrative sanctions in the form of an increase of:

a.	flower from Tax Unpaid or underpaid income in 1 (one) Tax Year;
b.	flower from Income Tax which is not deducted or less collected;
c.	increment by 75% (seventy five percent) of the Goods and Services Value Added Tax and unpaid or underpaid Sales Tax on Luxury Goods; or
d.	increment of 75% (seven fifty five percent) of Income Tax withheld or collected but not or under-paid.

(3a)

In in the event that there is an application of administrative sanctions in the form of interest and increases based on the results of tax audits Value Added and Sales Tax on Luxury Goods as referred to referred to in paragraph (1) letters a and c, only one type is applied administrative sanction with the highest value of the sanction amount.

(3b)

Flower as referred to in paragraph (3) letter a and letter b in the amount of interest rate per month stipulated by the Minister Finances are calculated from the time the tax becomes payable or the period ends Tax, Tax Year Part, or Tax Year up to issuance of Underpaid Tax Assessment Letter, and is subject to the most length of 24 (twenty four) months and part of the month is counted in full 1 (one) month.

(3c)

Tariff interest per month determined by The Minister of Finance as referred to in paragraph (3b) is calculated based on the reference interest rate plus 20% (twenty percent) and divided 12 (twelve) in force on the commencement date of the calculation of sanctions.

(4)

Size tax payable notified by the Taxpayer in the Tax Return becomes certain in accordance with the provisions of the tax laws and regulations if within the term the period of 5 (five) years as referred to in paragraph (1), after the time tax payable or the end of the Tax Period, part of the Tax Year, or Tax Year is not issued a tax assessment letter, except for the Compulsory Tax commits criminal acts in the field of taxation during the Tax Period, part of the Tax Year, or the said Tax Year.

(5)

Removed.

(6)

Arrange method of issuance of Less Tax Assessment Letter Payment as referred to in paragraph (1) is regulated by or based on Minister of Finance Regulation.

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 13 (Law No. 7 of 2021)

HPP KUP

Explanation Article 13

Paragraph (1)

Self explanatory.

Paragraph (2)

Quite clear.

Paragraph (2a)

Self explanatory.

Paragraph (2b)

Self explanatory.

Paragraph (3)

This paragraph regulates the administrative sanction of a tax assessment due to: violates the tax obligations as referred to in paragraph (1) letter b, letter c, and letter d. The administrative sanction in the form of an increase is a proportionate amount that must be added to the tax base underpaid.

The amount of administrative sanction in the form of an increase varies according to type the tax, namely for the type of Income Tax paid by the Compulsory Person Administrative sanction tax in the form of an increase of 50% (fifty percent), for the type of Income Tax withheld by a person or other agencies administrative sanctions in the form of an increase of 100% (one hundred percent), while for the type of Value Added Tax and Tax Sales of Luxury Goods Administrative sanctions in the form of an increase of 100% (one hundred percent).

Paragraph (3a)

Self explanatory.

Paragraph (3b)

Self explanatory.

Paragraph (3c)

Self explanatory.

Paragraph (4)

Self explanatory.

Paragraph (5)

Self explanatory.

Paragraph (6)

Self explanatory.

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 13 (Law No. 7 of 2021)

Document Number	About	Date Set
PER-29/PJ/2013	FORM AND CONTENT OF COLLECTION NOTES, FORM AND CONTENTS OF TAX APPOINTMENTS AND FORM AND CONTENTS OF TAX BILLING FOR SALES TAX FOR CONTRACTORS OF GENERATION I COAL MINING ENTERPRISE WORKS AGREEMENT	26 August 2013
SE-22/PJ/2015	PROCEDURE FOR REI amsuance of underpaid tax assessments, additional underpaid tax assessments, and/or tax collection notes	25 February 2015
183/PMK.03/2015	AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 145/PMK.03/2012 CONCERNING PROCEDURES FOR ISSUING TAX APPOINTMENTS AND TAX COLLECTIONS	30 September 2015
PER-05/PJ/2022	FORM AND CONTENTS OF COLLECTION NOTES, TAX APPOINTMENT LETTER, AND TAX BILLING LISTS	24 May 2022
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021
145/PMK.03/2012	PROCEDURES FOR ISSUING TAX APPEARANCE AND TAX BILLING.	25 September 2012
PER-29/PJ/2011	PROCEDURES FOR ISSUING PROVISIONAL OIL AND GAS INCOME TAX PAYMENT DETERMINATION AND PROVISIONAL OIL AND GAS INCOME TAX PAYMENT CERTIFICATE	19 September 2011

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 7 Tahun 2021)

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13 (UU No. 7 Tahun 2021)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 13 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 13 (Law No. 7 of 2021)

CHAPTER III TAX DETERMINATION AND PROVISION

Article 13 (Law No. 7 of 2021)

Let Us Know Your Problem!