Konsolidasi KUP

INDONESIA VERSION
ENGLISH VERSION

DETAILS

Pasal 1

Pasal 2 Pasal 2A Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B Pasal 17C Pasal 17D Pasal 17E

Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24

Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A Pasal 27 Pasal 27A Pasal 27B Pasal 27C

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A Pasal 30 Pasal 31

Pasal 32 Pasal 32A Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C Pasal 36D Pasal 37 Pasal 37A

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C Pasal 42 Pasal 43

Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C Pasal 44D

Pasal 44E

Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 (UU No. 28 Tahun 2007)

(1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(1a)

Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1b)

Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a.	untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b.	untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
c.	untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(3a)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.

(3b)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3c)

Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4)

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(5a)

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

(6)

Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(7)

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

a.	Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b.	Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
c.	Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
d.	Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

(7a)

Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

(8)

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 (UU No. 28 Tahun 2007)

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a.	pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
b.	penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
c.	harta dan kewajiban; dan/atau
d.	pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a.	pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
b.	pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

a.	benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b.	lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
c.	jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.

Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya.

Ayat (3a)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil, dapat:

a.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau
b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (3c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (5)

Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (5a)

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.

Ayat (6)

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Ayat (7)

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 (UU No. 28 Tahun 2007)

Nomor Dokumen	Perihal	Tanggal Ditetapkan
PER-26/PJ/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	5 July 2013
9/PMK.03/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)	26 January 2018
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021
1/PMK.03/2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	7 January 2015
PER-29/PJ/2015	BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	23 July 2015
PER-36/PJ/2015	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	12 October 2015
PER-30/PJ/2017	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	29 December 2017
9/PMK.03/2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)	26 January 2018
PER-02/PJ/2019	TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN	23 January 2019
123/PMK.03/2019	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	27 August 2019
PER-21/PJ/2009	TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN	02 March 2009
PER-24/PJ/2020	TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT	28 December 2020
18/PMK.03/2021	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	17 February 2021
PER-09/PJ./2009	TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT	04 February 2009
PER-25/PJ/2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	23 September 2014
PER-14/PJ/2022	BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SELAIN INSTANSI PEMERINTAH DAN BAGI PIHAK LAIN	October 2022
PER-19/PJ/2014	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	3 July 2014
PER-14/PJ/2013	BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	1 January 2014
PER-11/PJ/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	12 April 2013
PER-10/PJ/2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN	12 April 2013
182/PMK.03/2007	TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT PEMBERITAHUAN MASA	1 January 2008
196/PMK.03/2007	TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	1 January 2008
24/PMK.011/2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	2 February 2012
KEP-518/PJ./2000	PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SELAIN MELALUI KANTOR POS	1 January 2001
KEP-214/PJ./2001	KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN	15 March 2001
PER-44/PJ/2010	BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	6 October 2010
PER-45/PJ/2010	BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN	6 October 2010
PER-02/PJ/2019	TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN	23 January 2019
PER-34/PJ/2010	BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA	27 July 2010

DETAILS

Article 1

Article 2 Article 2A Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13 Article 13A Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 17A Article 17B Article 17C Article 17D Article 17E

Article 18 Article 19 Article 20 Article 20A Article 21 Article 22 Article 23 Article 24

Article 25 Article 26 Article 26A Article 27 Article 27A Article 27B Article 27C

Article 28 Article 29 Article 29A Article 30 Article 31

Article 32 Article 32A Article 33 Article 34 Article 35 Article 35A Article 36 Article 36A Article 36B Article 36C Article 36D Article 37 Article 37A

Article 38 Article 39 Article 39A Article 40 Article 41 Article 41A Article 41B Article 41C Article 42 Article 43

Article 43A Article 44 Article 44A Article 44B Article 44C Article 44D

Article 44E

Article 45 Article 46 Article 47 Article 47A

Article 48 Article 49 Article 50

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 3 (Law No. 28 of 2007)

(1)

Every Taxpayers are required to fill out a letter Notification correctly, completely and clearly, in Indonesian using Latin letters, Arabic numerals, Rupiah currency units, and sign and submit it to the office of the Directorate General Tax where the Taxpayer is registered or confirmed or elsewhere determined by the Director General of Taxes.

(1a)

Required Taxes that have received permission from the Minister Finance to keep bookkeeping using language foreign currency and currency other than Rupiah, must submit a letter Notifications in Indonesian using eye units permitted currency other than Rupiah, the implementation of which is regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.

(1b)

Signing as referred to in paragraph (1) can be done normally, with a stamp signature, or electronic or digital signature, all of which have power the same law, the procedure for implementing it is regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.

(2)

Required Tax as referred to in paragraph (1) and paragraph (1a) take the notification letter in the same place determined by the Director General of Taxes or take it in another way whose implementation procedures are regulated by or based on regulations Minister of Finance.

(3)

Boundary time for submission of notification letter is:

a.	for Letter of notification Period, no later than 20 (twenty) days after the end of the Tax Period;
b.	for Letter of notification Annual Income Tax of individual taxpayers, maximum 3 (three) months after the end of the Tax Year; or
c.	for Letter of notification Corporate Taxpayer Annual Income Tax, maximum 4 (four) month after the end of the Tax Year.

(3a)

Required Tax with certain criteria can reporting several Tax Periods in 1 (one) Periodic Tax Return.

(3b)

Required Taxes with certain criteria and procedures the method of reporting as referred to in paragraph (3a) is regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.

(3c)

Boundary time and procedures for reporting above Withholding and collection of taxes carried out by the treasurer certain governments and bodies are regulated by or based on Regulations Minister of Finance.

(4)

Required Taxes can extend the timeframe submission of the Annual Income Tax Return as referred to referred to in paragraph (3) for a maximum of 2 (two) months by way of give notice in writing or by other means to Director General of Taxes whose provisions are regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.

(5)

Notice as referred to in paragraph (4) must be accompanied by a temporary calculation of the tax payable in 1 (one) Tax Year and Tax Deposit as proof of payment underpayment of tax owed, the provisions of which are regulated with or based on the Regulation of the Minister of Finance.

(5a)

If Notification letter not submitted according to the time limit as referred to in paragraph (3) or the time limit extension of submission of Annual Tax Return as referred to referred to in paragraph (4), a Reprimand Letter can be issued.

(6)

Shape and the contents of the notification letter as well information and/or documents that must be attached, and how used to submit a notification letter is regulated by or based on Minister of Finance Regulation.

(7)

Letters Notification is considered not delivered if:

a.	Letters The notification is not signed as referred to in paragraph (1);
b.	Letters No notice fully accompanied by the information and/or documents as intended in paragraph (6);
c.	Letters Notice that declare overpayment submitted after 3 (three) years after the end of the Tax Period, part of the Tax Year or Tax Year, and the Compulsory Tax has been reprimanded in writing; or
d.	Letters Notice submitted after the Director General of Taxes has conducted an inspection or issue a tax assessment letter.

(7a)

If Notification letter is deemed not submitted as referred to in paragraph (7), Director General of Taxes obliged to notify the Taxpayer.

(8)

Excluded of the obligations referred to in paragraph (1) is a certain regulated Income Tax Taxpayer with or based on the Regulation of the Minister of Finance.

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 3 (Law No. 28 of 2007)

Explanation Article 3

Paragraph (1)

The function of the Tax Return for Income Tax Taxpayers is as a means to report and account for the calculation the amount of tax actually owed and to report about:

a.	payment or payment of taxes that have been carried out independently and/or through deduction or collection of parties other in 1 (one) Tax Year or Part of Tax Year;
b.	income which is a tax object and/or not a tax object;
c.	treasure and obligations; and/or
d.	payment of mowers or reapers about withholding or collection of taxes of individuals or other entities in 1 (one) The Tax Period is in accordance with the provisions of the laws and regulations taxation.

For a Taxable Entrepreneur, the function of a Tax Return is as follows a means to report and account for the calculation of the amount Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods actually owed and to report about:

a.	credit Input Tax against Output Tax; and
b.	payment or payment of taxes that have been carried out by the Taxable Entrepreneur himself and/or through a party another in one Tax Period, in accordance with regulatory provisions tax laws.

For tax collectors or collectors, the function of a Tax Return is as a means to report and account for taxes deducted or collected and deposited.

What is meant by filling out a notification letter is filling it out form of notification letter, in paper form and/or in kind electronically, correctly, completely, and clearly in accordance with the instructions filling provided based on regulatory provisions tax laws.

Meanwhile, what is meant by correct, complete, and clearly defined Filling out the notification letter is:

a.	true is true in calculations, incl correctly in the application of the provisions of the legislation taxation, in writing, and in accordance with the actual situation;
b.	complete is loading allwhich elements relating to tax objects and other elements that must be reported in a notification letter; and
c.	clear is reporting the origin or source of tax object and other elements that must be reported in the Letter Notice.

A notification letter that has been filled in correctly, completely and clearly must be submitted to the office of the Directorate General of Taxes where Registered or confirmed taxpayer or other designated place by the Director General of Taxes.

Obligation to submit notification letter by the withholding agent or collector taxes are made for each Tax Period.

Paragraph (1a)

Quite clear.

Paragraph (1b)

Quite clear.

Paragraph (2)

In order to provide services and convenience to taxpayers, Notification letter forms are provided at the Directorate offices General of Taxes and other places determined by the Director General Taxes which are estimated to be easily accessible by Taxpayers. In In addition, taxpayers can also take tax returns in other ways, for example by accessing the website of the Directorate General Tax to obtain the Tax Return form.

However, to provide better service, the Director General Taxpayers can send tax returns to taxpayers.

Paragraph (3)

This paragraph regulates the deadline for submitting notification letters which is considered sufficient enough for the Taxpayer to prepare everything something to do with paying taxes and settlements the bookkeeping.

Paragraph (3a)

Taxpayers with certain criteria, including business taxpayers small, can:

a.	convey Tax Period Notification Letter Income Article 25 for several Tax Periods at the same time with conditions payment of all taxes that must be paid according to the letter The Period notification is made at the same time at the latest in the Period The last tax; and/or
b.	convey Notification Period other than those referred to in letter a for several Tax Periods at the same time with conditions payment for each Tax Period is made according to the deadline for the relevant Tax Period.

Paragraph (3b)

Self explanatory.

Paragraph (3c)

Quite clear.

Paragraph (4)

If the taxpayer, both an individual and an entity, is not can submit a notification letter within the specified time stipulated in paragraph (3) letter b, or letter c because of the extent of the activity business and technical issues in the preparation of financial reports, or other reasons making it difficult to meet the deadline for completion and requires relaxation of the specified time limit, Taxpayers can extend the submission of Annual Tax Returns Income Tax by submitting a notification in writing or in other ways, for example by notification in person electronically to the Director General of Taxes.

Paragraph (5)

To prevent attempted evasion and/or overtime payment of tax payable in 1 (one) Tax Year that must be paid before the deadline for submission of Annual Tax Returns, it is necessary to stipulate conditions that result in the imposition of sanctions administration in the form of interest for taxpayers who wish to extend time of submission of the Annual Income Tax Return.

The requirement is in the form of having to submit a notification while stating the amount of tax to be paid based on the temporary calculation of tax payable in 1 (one) Tax Year and Tax Payment Letter as proof of settlement, as attached to notification of extension of the period for submission of Letters Annual Income Tax Notice.

Paragraph (5a)

In the framework of fostering Taxpayers who are up to the limit the appointed time apparently did not deliver the letter Notification, to the Taxpayer concerned can be given Letter of Reprimand.

Paragraph (6)

Considering that the function of the Tax Return is a means of the Taxpayer, among other things to report and account for the calculation the amount of tax and its payment, in the framework of uniformity and facilitating the filling and administration, the form and contents of the letter Notifications, descriptions, documents that must be attached and how used to submit a notification letter is regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.

The Annual Income Tax Return contains at least total circulation, total income, total Taxable Income, the amount of tax payable, the amount of tax credits, the amount of deficiency or tax excess, as well as assets and liabilities outside of business activities or free work for individual taxpayers.

Compulsory Taxpayer Annual Income Tax Return Maintaining bookkeeping must be accompanied by financial reports in the form of a balance sheet and profit and loss statement as well as other relevant information required to calculate the amount of Taxable Income.

Periodic Notification Letter of Value Added Tax at least contains the amount of the Tax Imposition Base, the amount of Output Tax, the amount Input Tax that can be credited, and the amount of shortage or tax excess.

Paragraph (7)

The signed notification letter and its attachments are one entity which constitutes an element of the validity of a notification letter. By Therefore, the notification letter from the submitted taxpayer, but not equipped with the required attachments, no considered as a notification letter in the administration of the Directorate Tax General. In such case, Letterthe notice considered as tax data.

Likewise, if the submission of a notification stating: overpayment has passed 3 (three) years after the expiration of the Term Tax, part of the Tax Year, or the Tax Year and the Taxpayer has reprimanded in writing, or if a notification letter is delivered after the Director General of Taxes conducts an inspection or issues tax assessment letter, said Tax Return shall be deemed as tax data.

Paragraph (7a)

Quite clear.

Paragraph (8)

In principle, every income tax taxpayer is required submit a notification letter. With consideration of efficiency or other considerations, the Minister of Finance may determine the Taxpayer Income Tax exempted from the obligation to submit Letters Notification, for example individual taxpayers who receive or earn income under Non-Taxable Income, however because of certain interests are required to have a Taxpayer Identification Number.

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 3 (Law No. 28 of 2007)

Document Number	About	Date Set
PER-26/PJ/2013	AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX PAYER AND CORPORATE TAXPAYER FORM AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING IT	5 July 2013
9/PMK.03/2018	AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 243/PMK.03/2014 CONCERNING NOTIFICATION LETTER (SPT)	26 July 2018
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021
1/PMK.03/2015	SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 196/PMK.03/2007 CONCERNING PROCEDURES FOR KEEPING BOOKJOKING USING FOREIGN LANGUAGES AND CURRENCY UNITS OTHER THAN RUPIAH AND THE OBLIGATION TO SUBMISSION OF ANNUAL INCOME TAX RETURN TO THE CORPORATE TAX PAYER	7 January 2015
PER-29/PJ/2015	FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT PERIOD OF VAT)	23 April 2015
PER-36/PJ/2015	THIRD AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX TAX PAYER FOR PERSONAL AND CORPORATE TAXPAYERS AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING THEM	12 November 2015
PER-30/PJ/2017	FOURTH AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX TAX PAYER FOR PERSONAL AND CORPORATE TAXPAYER AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING THEM	29 November 2017
9/PMK.03/2018	AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 243/PMK.03/2014 CONCERNING NOTIFICATION LETTER (SPT)	26 July 2018
PER-02/PJ/2019	PROCEDURES FOR SUBMISSION, RECEIVING, AND PROCESSING NOTIFICATION LETTER	23 April 2019
123/PMK.03/2019	THIRD AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 196/PMK.03/2007 CONCERNING PROCEDURES FOR KEEPING BOOKJOKING USING FOREIGN LANGUAGES AND CURRENCY UNITS OTHER THAN RUPIAH AND THE OBLIGATION TO SUBMISSION OF ANNUAL INCOME TAX RETURN TO THE CORPORATE TAX PAYER	27 August 2019
PER-21/PJ/2009	PROCEDURES FOR SUBMISSION OF NOTIFICATION OF ANNUAL NOTIFICATION EXTENSION	02 February 2009
PER-24/PJ/2020	PROCEDURES FOR APPLICATION, NOTIFICATION, GRANTING, CANCELLATION AND APPLICATION AND RE-ISUANCE OF PERMIT FOR BOOKJOKING OR RECORDING BY USING ENGLISH OR BOOKKEEPING BY USING ENGLISH AND UNITED STATES DOLLARS CURRENCY UNITS	28 November 2020
18/PMK.03/2021	IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING EMPLOYMENT CREATION IN THE FIELD OF INCOME TAX, VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS, AS WELL AS GENERAL PROVISIONS AND TAX PROCEDURE	17 February 2021
PER-09/PJ./2009	PLACE AND OTHER MEANS OF COLLECTION OF SPT	04 February 2009
PER-25/PJ/2014	SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-44/PJ/2010 CONCERNING FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT MASA VAT)	23 September 2014
PER-14/PJ/2022	FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN FOR VALUE ADDED TAX COLLECTORS OTHER THAN GOVERNMENT INSTITUTIONS AND FOR OTHER PARTIES	October 2022
PER-19/PJ/2014	SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-34/PJ/2010 CONCERNING THE FORM OF THE ANNUAL INCOME TAX TAX PAYER FOR PERSONAL AND CORPORATE TAXPAYER AND THE INSTRUCTIONS FOR FILLING THEM	3 July 2014
PER-14/PJ/2013	FORM, CONTENT, PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF PERIOD INCOME TAX RETURN ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26 AND FORM OF WITHDRAWAL OF INCOME TAX ARTICLE 21 AND/OR ARTICLE 26	1 January 2014
PER-11/PJ/2013	AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-44/PJ/2010 CONCERNING FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT MASA VAT)	April 12, 2013
PER-10/PJ/2013	AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-45/PJ/2010 CONCERNING FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT PERIOD OF VAT) FOR TAXABLE ENTREPRENEURS THAT USE GUIDELINES FOR CALCULATION OF INPUT TAX CREDITING	April 12, 2013
182/PMK.03/2007	PROCEDURES FOR REPORTING PERIOD NOTICE FOR TAXPAYERS WITH CERTAIN CRITERIA WHO CAN REPORT MULTIPLE TAX PERIODS IN ONE PERIOD NOTICE	1 January 2008
196/PMK.03/2007	PROCEDURES FOR KEEPING BOOKKEEPING USING FOREIGN LANGUAGES AND CURRENCY UNITS OTHER THAN RUPIAH AND THE OBLIGATION TO SUBMISSION OF ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE TAXPAYER	1 January 2008
24/PMK.011/2012	AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 196/PMK.03/2007 CONCERNING PROCEDURES FOR KEEPING BOOKJOKING USING FOREIGN LANGUAGES AND CURRENCY UNITS OTHER THAN RUPIAH AND THE OBLIGATION TO SUBMISSION OF ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE TAX PAYERS	2 February 2012
KEP-518/PJ./2000	DELIVERY OF NOTIFICATION LETTER OTHER THAN THROUGH THE POST OFFICE	1 January 2001
KEP-214/PJ./2001	NOTICE AND OR OTHER DOCUMENTS THAT MUST BE ATTACHED IN THE NOTIFICATION LETTER	15 April 2001
PER-44/PJ/2010	FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT PERIOD OF VAT)	6 October 2010
PER-45/PJ/2010	FORM, CONTENT, AND PROCEDURES FOR FILLING AND SUBMISSION OF VALUE ADDED TAX RETURN (SPT PERIOD OF VAT) FOR TAXABLE ENTREPRENEURS USING THE GUIDELINES FOR THE CALCULATION OF INPUT TAX CREDITING	6 October 2010
PER-02/PJ/2019	PROCEDURES FOR SUBMISSION, RECEIVING, AND PROCESSING NOTIFICATION LETTER	23 April 2019
PER-34/PJ/2010	FORM FORM OF ANNUAL INCOME TAXPAYER FOR INDIVIDUAL AND CORPORATE TAXPAYER WITH INSTRUCTIONS FOR COMPLETING IT	27 July 2010

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 (UU No. 28 Tahun 2007)

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 (UU No. 28 Tahun 2007)

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 3 (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 3 (Law No. 28 of 2007)

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 3 (Law No. 28 of 2007)

Let Us Know Your Problem!