|
DETAILS

Konsolidasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2 (UU No. 7 Tahun 2021)

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(5) Dihapus.
(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:
a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(10) Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2 (UU No. 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

 Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4)

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (4a)

Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas. 

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Penggunaan nomor induk kependudukan sebagai identitas Wajib Pajak orang pribadi memerlukan pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan yang digunakan sebagai pembentuk profil Wajib Pajak, serta dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Data kependudukan dan data balikan dari pengguna merupakan data kependudukan dan data balikan dari pengguna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2 (UU No. 7 Tahun 2021)

Nomor Dokumen

Perihal

Tanggal Ditetapkan

PER-4/PJ/2010

TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1 April 2010

KEP-47/PJ.10/2014

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BENDAHARA YANG SUDAH TIDAK AKTIF

28 November 2014

KEP-46/PJ.10/2014

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

28 November 2014

SE-44/PJ/2015

STRUKTUR PENOMORAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK TETAP

1 July 2015

147/PMK.03/2017

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

30 September 2017

PER-30/PJ/2018

PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI

18 December 2018

PER-02/PJ/2019

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

23 January 2019

PER-01/PJ/2019

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI

8 January 2019

SE-14/PJ/2019

TATA CARA EKSTENSIFIKASI

12 June 2019

PER-04/PJ/2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

13 March 2020

PER-07/PJ/2020

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

17 April 2020

SE-27/PJ/2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

30 April 2020

PER-23/PJ/2016

LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

5 December 2016

9 TAHUN 2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

2 February 2021

PER-05/PJ/2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2020 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

16 March 2021

197/PMK.03/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1 January 2014

68/PMK.03/2010

BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1 April 2010

50 TAHUN 2022

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

12 December 2022

PER-12/PJ/2014

TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SECARA JABATAN ATAS PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2014

2 April 2014

SE-02/PJ.9/1998

PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL WAJIB PAJAK

4 May 1998
DETAILS

Consolidation of General Provisions and Tax Procedures Act

Composition in One Text of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as last amended by Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 2 (Law No. 7 of 2021)

(1) Every Taxpayers who have met the requirements subjective and objective in accordance with the provisions of the regulations tax legislation obligated to register at the office Directorate General of Taxes whose working area covers the place of residence or the domicile of the Taxpayer and the Identification Number is given to him Taxpayer.
(1a) Number Main Taxpayer as referred to in paragraph (1) for the Compulsory Tax for individuals who are residents of Indonesia use a number population parent.
(2) Every Taxpayers as Entrepreneurs taxable under the Value Added Tax Act 1984 and its amendments, must report its business to the office of the Directorate Tax General whose working area covers the place of residence or place of domicile of Entrepreneur, and place of business activity for confirmed as a Taxable Entrepreneur.
(3) Director The General of Taxes may stipulate:
a. place registration and/or place of business reporting other than those stipulated in paragraph (1) and paragraph (2); and/or
b. place registration on the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the premises domicile and office of the Directorate General of Taxes whose working area includes the place where business activities are carried out, for individual taxpayers
(4) Director The General of Taxes issues the Identification Number Taxpayer and/or confirm the position of Taxable Entrepreneur if the Taxpayer or Taxable Entrepreneur does not implement obligations as referred to in paragraph (1) and/or paragraph (2).
(4a) Obligation taxation for taxpayers who issued Taxpayer Identification Number and/or confirmed as Taxable Entrepreneur by position as referred to in paragraph (4) starting from the time the Taxpayer meets the subjective requirements and objective in accordance with the provisions of the legislation taxation, no later than 5 (five) years prior to the issuance of Number Principal Taxpayer and/or confirmation as a Taxable Entrepreneur.
(5) Removed.
(6) Deletion The Taxpayer Identification Number is carried out by the Director General of Taxes if:
a. filed application deletion of Taxpayer Identification Number by Taxpayers and/or experts his heirs if the taxpayer does not meet the subjective requirements and/or objective in accordance with the provisions of laws and regulations taxation;
b. Required Corporate tax is liquidated due to business termination or merger;
c. Required Permanent establishment tax stops its business activities in Indonesia; or
d. regarded need by Director General of Taxes to abolish the Taxpayer Identification Number from Taxpayers who have not met the subjective requirements and/or objective in accordance with the provisions of the legislation taxation.
(7) Director Tax General after doing the examination must give a decision on the application for deletion Taxpayer Identification Number within 6 (six) months for Compulsory Individual tax or 12 (twelve) months for corporate taxpayers, from the date the application is received in full.
(8) Director Tax General due to position or above application of the Taxpayer may revoke the inauguration of the Entrepreneur Taxable.
(9) Director Tax General after doing the examination must give a decision on the application for revocation inauguration of the Taxable Entrepreneur within a period of 6 (six) months since the date the application was received in full.
(10) In framework for the use of identification numbers as the Taxpayer Identification Number as referred to in paragraph (1a), minister in charge of domestic government affairs provide demographic data and feedback data from users to Minister of Finance to be integrated with the tax database.

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 2 (Law No. 7 of 2021)

Explanation Article 2

Paragraph (1)

All Taxpayers who have met the subjective requirements and objective in accordance with the provisions of the legislation taxation based on self-assessment system, must register themselves at the office of the Directorate General of Taxes to be recorded as a Taxpayer and at the same time to obtain a Taxpayer Identification Number.

Subjective requirements are requirements that comply with the provisions regarding tax subjects in the 1984 Income Tax Law and changes.

Objective requirements are requirements for receiving tax subjects or earn income or be required to do so withholding/collection in accordance with the provisions of the Tax Law 1984 earnings and changes.

The obligation to register also applies to married women who are taxed separately for living separately based on judge's decision or required in writing based on an agreement separation of income and assets.

Married women other than those mentioned above can register themselves for obtaining a Taxpayer Identification Number in his own name so that women The marriage can carry out rights and fulfill obligations her taxation is separate from her husband's tax rights and obligations.

The Taxpayer Identification Number is a tool in tax administration that is used as self-identification or the identity of the Taxpayer. Therefore, to every taxpayer only given one Taxpayer Identification Number. In addition, the Principal Number Taxpayers are also used to maintain order in payments tax and under supervision of tax administration. In terms of relating to tax documents, taxpayers are required include the Taxpayer Identification Number they have. Against Compulsory Taxes that do not register themselves to obtain a Compulsory Identification Number Taxes are subject to sanctions in accordance with regulatory provisions tax laws.

Paragraph (1a)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Every Taxpayer as an Entrepreneur who is subject to Added Tax Value based on the Value Added Tax Act 1984 and amendments are required to report their efforts to be confirmed as Taxable Entrepreneurs.

Individual entrepreneurs are obliged to report their business to the office Directorate General of Taxes whose working area covers the place of residence Entrepreneurs and places where business activities are carried out, while for Entrepreneurs the agency is obliged to report its business to the office of the Directorate Tax General whose working area covers the domicile Entrepreneurs and places where business activities are carried out.

 Thus, Individual entrepreneur or entity that owns place of business activity in the territory of several offices of the Directorate General Taxes are required to report their business to be confirmed as a Taxable Entrepreneur Good tax in the office of the Directorate General of Taxes whose working area includes the residence or domicile of the Entrepreneur as well as at the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the premises business activities indo.

The function of establishing a Taxable Entrepreneur besides being used for Knowing the true identity of a Taxable Entrepreneur is also useful to exercise rights and obligations in the area of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods as well as for supervision tax administration.

Against Entrepreneurs who have fulfilled the requirements as Subject Entrepreneurs Taxes, but did not report his business to be confirmed as Taxable Entrepreneurs are subject to sanctions in accordance with regulatory provisions tax laws.

Paragraph (3)

Against certain Taxpayers and Taxable Entrepreneurs, Director The General of Taxes can determine the office of the Directorate General of Taxes other than specified in paragraph (1) and paragraph (2), as the place of registration to obtain a Taxpayer Identification Number and/or Entrepreneur Confirmation subject to tax.

In addition, for individual taxpayers certain entrepreneurs, namely Individual taxpayers who have a place of business spread across several places, for example electronic traders who have shops in several shopping centers, in addition to being required to register at the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the premises Taxpayers living, are also required to register at the office Directorate General of Taxes whose working area covers the place Taxpayer's business activities are carried out.

Paragraph (4)

Against Taxpayers or Taxable Entrepreneurs who do not comply the obligation to register and/or report their business can issuance of Taxpayer Identification Number and/or inauguration of Subject Entrepreneur Office tax. This can be done if it is based on data obtained or owned by the Directorate General of Taxes the individual or entity or Entrepreneur has met the requirements to obtain a Taxpayer Identification Number and/or to be confirmed as Taxable Entrepreneurs.

Paragraph (4a)

This paragraph stipulates that in issuing Taxpayer Identification Numbers and/or inauguration as a Taxable Entrepreneur in position must pay attention to the fulfillment of the subjective and objective requirements of the Taxpayer concerned. Next to the Taxpayer are not exempted from fulfilling the appropriate tax obligations with the provisions of the tax laws and regulations. This matter intended to provide legal certainty to taxpayers as well as The government is related to the obligation of taxpayers to register themselves and the right to obtain a Taxpayer Identification Number and/or confirmed as a Taxable Entrepreneur, for example against a Taxpayer issued a Taxpayer Identification Number in office in 2008 and it turns out that the Taxpayer has met the subjective and objective requirements in accordance with the provisions of the tax laws and regulations since 2005, the tax obligations have arisen since 2005.

Paragraph (5)

Removed.

Paragraph (6)

Quite clear.

Paragraph (7)

Quite clear.

Paragraph (8)
Self-explanatory. 

Paragraph (9)

Self-explanatory.

Paragraph (10)

Use of identification number as a person's Taxpayer identity personal needs integration of population database with the base taxation data used to form a Taxpayer profile, and can be used by taxpayers in the context of exercising rights and/or fulfillment of their tax obligations.

Population data and the data returned from the user is data population and return data from users as stipulated in laws and regulations governing administration population.

CHAPTER II TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ENTREPRENEURS ESTABLISHMENT

Article 2 (Law No. 7 of 2021)

Document Number

About

Date Set

PER-4/PJ/2010

OTHER PLACE THAN PLACE OF RESIDENCE OR DOMICILE AND/OR PLACE OF BUSINESS ACTIVITIES IS CONDUCTED AS A PLACE OF VALUE ADDED TAX OR VALUE ADDED TAX AND SALES TAX ON LUXURY GOODS

April 1, 2010

KEP-47/PJ.10/2014

ELIMINATION OF TREASURE TAX PAYER INDIVIDUAL NUMBER

28 November 2014

KEP-46/PJ.10/2014

REMOVAL OF NON-EFFECTIVE TAX PAYER INDIVIDUAL NUMBER

28 November 2014

SE-44/PJ/2015

STRUCTURE OF TAXPAYER INDICATION NUMBER AND APPLICATION OF FIXED TAXPAYER INDICATION NUMBER

1 July 2015

147/PMK.03/2017

PROCEDURE FOR TAXPAYER REGISTRATION AND REMOVAL OF TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER AND CONFIRMATION AND REVOCATION OF TAXABLE ENTREPRENEUR'S APPOINTMENT

30 September 2017

PER-30/PJ/2018

REVOCATION OF REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES AND DECISION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES IN THE FRAMEWORK OF SIMPLIFICATION OF REGULATIONS

18 November 2018

PER-02/PJ/2019

PROCEDURES FOR SUBMISSION, RECEIVING, AND PROCESSING NOTIFICATION LETTER

23 April 2019

PER-01/PJ/2019

PROCEDURES FOR GIVING A TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER IN THE FRAMEWORK OF EXTENSIFICATION

8 April 2019

SE-14/PJ/2019

PROCEDURE OF EXTENSIFICATION

12 June 2019

PER-04/PJ/2020

TECHNICAL GUIDELINES FOR ADMINISTRATING TAXPAYER INDIVIDUAL NUMBER, ELECTRONIC CERTIFICATE, AND ESTABLISHMENT OF TAXABLE ENTREPRENEURS

13 March 2020

PER-07/PJ/2020

PLACE OF REGISTRATION OF TAXPAYERS AND BUSINESS ENTERPRISES THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS AND/OR PLACES OF BUSINESS REPORTING OF TAXABLE ENTREPRENEURS AT THE OFFICE OF TAX SERVICES IN THE REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES, LARGE TAXPAYER, OFFICE OF TAX SERVICES IN THE AREA OF THE REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES, JAKARTA AND MIDDLE TAX SERVICE OFFICE

April 17, 2020

SE-27/PJ/2020

INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-04/PJ/2020 CONCERNING TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTING THE ADMINISTRATION OF TAXPAYER INDICATION NUMBER, ELECTRONIC CERTIFICATES, AND ESTABLISHMENT OF TAXABLE ENTERPRISES

April 30, 2020

PER-23/PJ/2016

TAX SERVICES OUTSIDE THE OFFICE IN THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

5 December 2016

9 YEAR 2021

TAX TREATMENT TO SUPPORT EASE OF BUSINESS

2 February 2021

PER-05/PJ/2021

AMENDMENT TO REGULATION OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER PER-07/PJ/2020 CONCERNING PLACE OF REGISTRATION OF TAXPAYERS AND BUSINESS ENTERPRISES THROUGH ELECTRONIC SYSTEM AND/OR PLACE OF REPORTING BUSINESS TAXES AT TAX SERVICE OFFICE IN REGIONAL OFFICE OF DIRECTORATE GENERAL OF TAX BIG, TAX SERVICE OFFICE IN THE REGIONAL OFFICE OF THE JAKARTA SPECIAL DIRECTORATE GENERAL OF TAXES, AND MIDDLE TAX SERVICE OFFICE

16 April 2021

197/PMK.03/2013

AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 68/PMK.03/2010 CONCERNING VALUE ADDED TAX LIMITATIONS FOR SMALL ENTREPRENEURS

1 January 2014

68/PMK.03/2010

VALUE ADDED TAX FOR SMALL ENTREPRENEURS LIMITS

April 1, 2010

50 YEARS 2022

PROCEDURE FOR THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

12 November 2022

PER-12/PJ/2014

PROCEDURES FOR THE REVOCATION OF CONFIRMATION OF TAXABLE ENTREPRENEURS FOR 2014 VALUE ADDED TAX SMALL ENTREPRENEURS

April 2, 2014

SE-02/PJ.9/1998

USE OF A SINGLE TAXPAYER IDENTITY NUMBER

4 May 1998

Let Us Know Your Problem!